archive-tv.com » TV » O » ONLINEINDO.TV

Total: 456

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
  • Rachmawati : Rezim Jokowi-Jk, Rezim Yang Paling Banyak Bohong | Onlineindo News
    diselimuti dengan kebohongan lantaran tidak menepati janji janji politiknya saat Pilpres 2014 lalu Bukan saja soal politik janji janji di sektor lain juga diabaikan Tokoh senior Rachmawati Soekarnoputri menyebut pemerintahan yang resmi dilantik Oktober 2014 ini sebagai rezim proxy yang kerap memanfaatkan pihak ketiga Di mana dalam kampanye lalu Jokowi JK mengaku tidak akan menambah utang luar negeri namun sebaliknya utang Indonesia sudah mencapai lebih dari Rp 4 000 triliun Begitu pula dengan kenyatan pemerintah tidak mampu mengelola kebutuhan pangan dalam negeri dengan memilih impor bahan pangan seperti beras daging dan lain lain Tidak akan bohong nyatanya bohong terus Anehnya seperti sudah jadi kebiasaan penguasa berbohong didiamkan bahkan ada yang kagum dengan sikap kebohongan Ini sikap hipokrit munafik jelasnya kepada redaksi sesaat lalu Minggu 13 3 Paling tragis lanjut Rachmawati rezim Jokowi JK juga tidak berupaya menuntaskan kasus kasu korupsi yang pernah terjadi Salah satunya skandal pengemplangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BLBI yang diduga kuat melibatkan Presaiden RI ke V Megawati Soekarnoputri Tidak akan membiarkan korupsi nyatanya skandal mega korupsi BLBI dibiarkan katanya Mengutip Proklamator Soekarno Rachmawati menilai kondisi bangsa Indonesia saat ini sedang dan on going drainage sistem kapitalisme Pengurasan materi maupun pembersihan brain washing terhadap nilai nilai keadilan sosial dan proses pembodohan bangsa Rasionalitas dihilangkan karena motto kapitalisme adalah survival of the fittest dan free fight liberalism Sehingga apapun untuk mencapai tujuan segala cara dilakukan termasuk kebohongan untuk pencitraan bebernya Lebih jauh Rachmawati melihat Jokowi sebagai pemimpin yang tidak punya prinsip ideologi paralel dengan Pancasila dan UUD 1945 sesuai cita cita Proklamasi Indonesia Merdeka Ada apa dengan bangsa ini dibohongi diam saja tanya mantan Dewan Pertimbangan Presiden tersebut wah Bagaimana Menurut Anda comments SHARE Facebook Twitter tweet Previous article Mantap Hemat Biaya dan Keakuratan Data Tinggi Pilkades di Musirawas Gunakan E Voting Next article Inilah Daftar Terbaru Kekayaan

    Original URL path: http://www.onlineindo.tv/news/rachmawati-rezim-jokowi-jk-rezim-yang-paling-banyak-bohong/ (2016-05-01)
    Open archived version from archive

  • Mantap,, Hemat Biaya dan Keakuratan Data Tinggi, Pilkades di Musirawas Gunakan E-Voting | Onlineindo News
    2016 85 Share on Facebook Tweet on Twitter Pemilihan kepala desa di Kabupaten Musirawas Sumatera Selatan pada 2016 dipastikan menggunakan sistem eletronik voting karena biayanya lebih murah dan keakuratan datanya cukup baik Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dishubkominfo Kabupaten Musirawas Ari Narsa Jumat 11 3 2016 mengatakan saat ini pemerintah Kabupaten Musirawas tengah mempersiapkan berbagai sarana termasuk tenaga teknis untuk mengoperasikan alat elektronik tersebut Ia menjelaskan daerah yang akan menggelar pemilihan itu sekitar 60 desa tersebar pada 14 kecamatan dan waktunya sekitar pertengahan tahun 2016 Sedangkan sebelumnya sudah ada ratusan kepala desa dihasilkan program elektronik Voting E Voting tersebut Sekarang kita tengah menyiapkan tenaga teknis sekitar 12 orang dan tengah mengikuti latihan di luar Musirawas untuk mengoperasi 15 alat elektronik dan dibantu oleh perangkat desa ujarnya Alat yang nantinya akan digunakan untuk Pilkades E Voting itu sudah mendapatkan sertifikat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT mengenai keakuratannya Perangkat itu pernah diujicobakan pada akhir 2013 di beberapa desa tertinggal dan hasilnya cukup baik tidak ada kericuhan atau pun kesalahan dalam jumlah pilih Pada pelaksanaan pilkades di 60 desa apa bila mengalami kendala ataupun kekurangan alat untuk pelaksanaan dilapangan maka bisa meminjam atau minta bantuan alat dari Provinsi Sumatera Selatan Dalam pemilihan kepala desa menggunakan sitem E Voting itu sangat kecil terjadi kecurangan karena alat itu untuk mengirim hasil pemilihan itu melalui satelit Selain itu bila masih ada yang meragukan bisa dilihat dari kertas struk dan dicocokkan sebenarnya dengan dilakukan Pilkades E Voting lebih mudah setidaknya bisa menghemat waktu serta biaya khususnya tenaga para panitia pelaksanaan pilkades tersebut ujarnya Icl Sumber Teropong Senayan Bagaimana Menurut Anda comments SHARE Facebook Twitter tweet Previous article Lingkaran Jokowi Terseret Korupsi Sumber Waras KTP Ahok Ayo KPK Jangan Takut Next article Rachmawati Rezim Jokowi Jk Rezim Yang Paling Banyak Bohong admin RELATED ARTICLES MORE FROM

    Original URL path: http://www.onlineindo.tv/news/mantap-hemat-biaya-dan-keakuratan-data-tinggi-pilkades-di-musirawas-gunakan-e-voting/ (2016-05-01)
    Open archived version from archive

  • Lingkaran Jokowi Terseret Korupsi Sumber Waras, KTP Ahok: Ayo KPK, Jangan Takut!‎ | Onlineindo News
    korupsi dalam transaksi pengadaan lahan RS Sumber Waras pada tanggal 7 Desember 2015 tahun lalu BPK dalam kesimpulanya menyebut terdapat kerugian Negara sebesar ratusan miliar Tak ayal lambannya penanganan kasus RS Sumber Waras belakangan mulai mengundang berbagai spekulasi Bahkan KPK dianggap memang tak punya cukup nyali untuk menuntaskan kasus RS Sumber Waras lantaran ada jejak keterlibatan orang kuat di ring satu istana yaitu anggota Wantimpres Jan Darmadi Sebelum ditarik ke Istana Jan Darmadi tak lain adalah Ketua Yayasan Kesehatan RS Sumber Waras Menanggapi hal itu Koordinator Komite Tangkap dan Penjarakan KTP Ahok Ahmad Sulhy meminta agar KPK tetap profesional dan transparan dalam menangani kasus RS Sumber Waras Iya saya juga dengar kalau Pak Jan Darmadi adalah orang kuat di Sumber Waras sekarang dia jadi Wantimpres Tapi KPK tidak boleh pandang bulu dong siapapun yang terlibat tak boleh main kabur Sekalipun orang istana Ingat publik sudah cerdas kata Sulhy kepada TeropongSenayan di Jakarta Minggu 13 3 2016 Menurut Sulhy kasus RS Sumber Waras kini sudah menjadi bola liar ditengah tengah masyarakat Sehingga KPK sebagai lembaga yang dicintai rakyat harus peka dan tak boleh mengorbankan semangat pemberantasan korupsi di Tanah Air Walau Istana runtuh hukum harus tetap ditegakkan KPK tak boleh takut Rakyat siap dibelakang KPK Usut RS Sumber Waras hingga tuntas tegas Sulhy Berdasarkan penelusuran TeropongSenayan Jan Darmadi Jauw Fok Joe terbukti terlibat langsung dalam transaksi pengadaan RS Sumber Waras Jan Darmadi bersama Kartini Mulyadi yang duduk sebagai ketua yayasan Jan meneken surat penawaran tanah yang disampaikan kepada Ahok Surat yang diteken duet Jan Darmadi dan Kartini itu disampaikan ke Ahok 7 Juli 2014 dengan tawaran harga Rp755 69 miliar Tanpa pengecekan ke lapangan esoknya pada 8 Juli Ahok langsung memerintahkan Kepala Bappeda DKI untuk menganggarkan pembelian tanah itu dalam APBD P DKI 2014 Kini Jan Darmadi duduk sebagai salah satu

    Original URL path: http://www.onlineindo.tv/news/lingkaran-jokowi-terseret-korupsi-sumber-waras-ktp-ahok-ayo-kpk-jangan-takut%e2%80%8e/ (2016-05-01)
    Open archived version from archive

  • SBY Kritik Keras Pemerintahan Jokowi, Begini Serangan Balik PDIP | Onlineindo News
    SD Mampu Bayar Pegawai Sesuai UMP Terbaik Putra Dono Jadi Pembicara Nuklir di Jepang dan Amerika PWI Khawatir Dampak Kasus IM2 Matikan Internet Bayangkan Wartawan Tak Bisa Opini Index Home Berita SBY Kritik Keras Pemerintahan Jokowi Begini Serangan Balik PDIP Berita Nasional SBY Kritik Keras Pemerintahan Jokowi Begini Serangan Balik PDIP By admin March 14 2016 136 Share on Facebook Tweet on Twitter Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY menyebut bahwa pemerintahan Joko Widodo Jokowi ikut campur dalam konflik internal Partai Golkar dan PPP Tak terima dengan sikap Presiden RI ke 6 itu PDIP pun melancarkan serangan balik Ha ha apa Pak SBY ingat saat menangani soal PKB di masa lalu yang meremukkan perasaan Gus Dur kata Hendrawan ketika dikonfirmasi Sabtu 12 3 2016 Hendrawan mengatakan perlakuan SBY tersebut bisa ditanyakan kepada Putri Gus Dur Yenny Wahid Intervensi SBY kata Anggota Komisi XI DPR itu dapat juga ditanyakan kepada Ketua Umum NasDem Surya Paloh Paloh dahulu sempat bersaing dalam bursa calon ketua umum Golkar di Munas Riau Biar rakyat yang menilai Bisa juga tanya Surya Paloh saat diintervensi pada Munas Riau Seyogyanya kita saling menahan diri dan rajin melakukan introspeksi politik tuturnya yn Bagaimana Menurut Anda comments SHARE Facebook Twitter tweet Previous article Pakar Hukum Tata Negara Gaduh Kabinet Bukti Belum Terlatihnya Jokowi Menangani Persoalan Besar Next article Lingkaran Jokowi Terseret Korupsi Sumber Waras KTP Ahok Ayo KPK Jangan Takut admin RELATED ARTICLES MORE FROM AUTHOR Mushola Pasar Ikan Digusur dan Diratakan Ahok Namun Ahok Tak Setuju Gereja Pulomas Digusur PP Muhammadiyah Keluarkan Maklumat Awal Ramadhan dan Idul Fitri 2016 Pengamat Sejak Kapan KPK Berubah Menjadi Komisi Pencari Niat Korupsi NO COMMENTS LEAVE A REPLY Cancel reply Recent Posts Mushola Pasar Ikan Digusur dan Diratakan Ahok Namun Ahok Tak Setuju Gereja Pulomas Digusur PP Muhammadiyah Keluarkan Maklumat Awal

    Original URL path: http://www.onlineindo.tv/news/sby-kritik-keras-pemerintahan-jokowi-begini-serangan-balik-pdip/ (2016-05-01)
    Open archived version from archive

  • Pakar Hukum Tata Negara: Gaduh Kabinet Bukti Belum Terlatihnya Jokowi Menangani Persoalan Besar | Onlineindo News
    SD Mampu Bayar Pegawai Sesuai UMP Terbaik Putra Dono Jadi Pembicara Nuklir di Jepang dan Amerika PWI Khawatir Dampak Kasus IM2 Matikan Internet Bayangkan Wartawan Tak Bisa Opini Index Home Berita Pakar Hukum Tata Negara Gaduh Kabinet Bukti Belum Terlatihnya Jokowi Menangani Persoalan Berita Nasional Pakar Hukum Tata Negara Gaduh Kabinet Bukti Belum Terlatihnya Jokowi Menangani Persoalan Besar By admin March 14 2016 75 Share on Facebook Tweet on Twitter Kegaduhan yang terjadi dikabinet kerja dinilai merupakan bukti belum terlatihnya Presiden Joko Widodo menangani permasalahan besar Presiden belum terlatih menangani persoalan besar termasuk menangani kekacauan yang ditimbulkan menteri Kita harus jujur soal itu kata Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis dalam diskusi di Cikini Jakarta Minggu 13 3 2016 Margarito menduga ketidakmampuan Jokowi memimpin kabinet dikarenakan kapasitas dan pengalaman Jokowi berbeda dengan para menterinya Ia berharap Presiden dapat mengambil langkah tegas mentaskan kegaduhan ini Menteri itu ditunjuk agar tujuan bernegara dan janji trisakti dapat tercapai Tapi kalau hanya bisa membuat kacau ya harus diganti ujarnya Seperti diketahui konflik antara menteri yang duduk di kabinet kerja kembali terjadi Kali ini antara Menteri Koordinator Maritim dan Sumberdaya Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said Konflik berawal dari perbedaan pendapat terkait pengelolaan blok gas Masela Sumber AKTUAL POSMETRO Bagaimana Menurut Anda comments SHARE Facebook Twitter tweet Previous article Kenaikan Iuran Bpjs Kesehatan Tidak Pro Pekerja Next article SBY Kritik Keras Pemerintahan Jokowi Begini Serangan Balik PDIP admin RELATED ARTICLES MORE FROM AUTHOR Mushola Pasar Ikan Digusur dan Diratakan Ahok Namun Ahok Tak Setuju Gereja Pulomas Digusur PP Muhammadiyah Keluarkan Maklumat Awal Ramadhan dan Idul Fitri 2016 Pengamat Sejak Kapan KPK Berubah Menjadi Komisi Pencari Niat Korupsi NO COMMENTS LEAVE A REPLY Cancel reply Recent Posts Mushola Pasar Ikan Digusur dan Diratakan Ahok Namun Ahok Tak Setuju Gereja Pulomas Digusur PP Muhammadiyah Keluarkan Maklumat

    Original URL path: http://www.onlineindo.tv/news/pakar-hukum-tata-negara-gaduh-kabinet-bukti-belum-terlatihnya-jokowi-menangani-persoalan-besar/ (2016-05-01)
    Open archived version from archive

  • Kenaikan Iuran Bpjs Kesehatan Tidak Pro Pekerja | Onlineindo News
    on Facebook Tweet on Twitter Rencana pemerintah menaikkan iuran rutin bulanan BPJS Kesehatan menuai kritik kebijakan yang dinilai tidak pro pekerja Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan rencana kenaikan yang akan mulai efektif April 2016 mendatang itu tidak layak karena menjadi beban baru pekerja yang pasti akan memberatkan Menurutnya selama ini pelayanan BPJS masih sangat jauh dari harapan Penyelenggara layanan kesehatan baik itu rumah sakit ataupun klinik kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS masih buruk Banyak masyarakat anggota BPJS selalu ditolak saat meminta pelayanan medis dengan alasan kamar penuh atau lainnya Selain itu pelayanan BPJS Kesehatan belum optimal seperti masih ada orang sakit ditolak rumah sakit antrian panjang pemberian obat terbatas yang mengakibatkan buruh menambah biaya obat Selain itu provider rumah sakit dan klinik swasta yang terbatas Jadi belum layak iuran BPJS dinaikkan jelasnya kepada redaksi di Jakarta Minggu 13 3 Iqbal menambahkan kebijakan itu semakin menguatkan indikasi bahwa BPJS tidak becus dalam mengelola iuran peserta Bahkan akhir akhir ini banyak diberitakan BPJS mengalami kerugian dan terancam kolaps Menurutnya tidak pantas BPJS langsung membebankan peserta untuk menanggung kerugian perseroan apabila benar tengah mengalami ancaman kebangkrutan Yang seharusnya dilakukan pemerintah dengan adanya defisit anggaran BPJS per tahun Rp 5 triliun adalah dengan menaikkan anggaran PBI penerima bantuan iuran menjadi Rp 30 triliun per tahun bebernya Diketahui besaran rencana perubahan iuran peserta Mandiri BPJS Kesehatan untuk kelas I dari Rp 59 500 menjadi Rp 80 000 kelas II dari Rp 42 500 menjadi Rp 51 000 dan kelas III dari Rp 25 500 menjadi Rp 30 000 RMOL Bagaimana Menurut Anda comments SHARE Facebook Twitter tweet Previous article Johan Budi Hanya Etalase Pencitraan Antikorupsi Next article Pakar Hukum Tata Negara Gaduh Kabinet Bukti Belum Terlatihnya Jokowi Menangani Persoalan Besar admin RELATED ARTICLES MORE FROM AUTHOR Mushola Pasar Ikan Digusur dan Diratakan Ahok Namun

    Original URL path: http://www.onlineindo.tv/news/kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-tidak-pro-pekerja/ (2016-05-01)
    Open archived version from archive

  • Johan Budi Hanya Etalase Pencitraan Antikorupsi | Onlineindo News
    Antikorupsi Berita Nasional Johan Budi Hanya Etalase Pencitraan Antikorupsi By admin March 14 2016 74 Share on Facebook Tweet on Twitter Presiden Joko Widodo menyatakan silang pendapat para menteri yang menjadi pembantunya di Kabinet Kerja merupakan dinamika biasa dan dapat menjadi pembelajaran publik mana yang benar dan mana yang tidak benar Namun anehnya Jurubicara Presiden Johan Budi Sapto Prabowo malah memberi pernyataan bahwa Presiden Jokowi marah dengan situasi terkini terkait diskursus metode pengelolaan kilang gas Blok Masela antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Menko yang menjadi atasannya Rizal Ramli Ada yang mengaitkan kemungkinan kongkalingkong Johan Budi Sudirman Said dan Wapres JK Publik menilai mereka sedang bersekongkol untuk menyingkirkan Rizal Ramli menteri anti neolib dan anti pengpeng penguasa pengusaha Penilaian ini bukannya tanpa alasan sebab selain dikenal sebagai anak didik pendiri jaringan Masyarakat Tranparansi Internasional MTI Erry Riana justru pernyataan Johan Budi berbeda dengan Presiden Jokowi Kita semakin bertanya sebenarnya apa fungsinya Jubir ini Banyak yang mengatakan jangan jangan yang disampaikan Johan Budi itu bukan representasi dari presiden ujar Managing Director Partisipasi Indonesia Arie Ariyanto dalam diskusi bertema Nasib Nawacita di Jakarta Minggu 13 3 Arie beranggapan posisi Johan Budi di Istana saat ini hanyalah semacam etalase pencitraan belaka Posisi Johan Budi dengan latar belakang beberapa periode menjadi jubir KPK tak lebih untuk memperkuat citra bahwa pemerintah memiliki keberpihakan yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi Jadi semacam pencitraan dibuktikan dengan figur pemberantas korupsi dalam pemerintahan berada di dalam etalase terdepan kata Arie dem Bagaimana Menurut Anda comments SHARE Facebook Twitter tweet Previous article Ngeri Rezim Jokowi tak Ada Bedanya dengan Kompeni Belanda Next article Kenaikan Iuran Bpjs Kesehatan Tidak Pro Pekerja admin RELATED ARTICLES MORE FROM AUTHOR Mushola Pasar Ikan Digusur dan Diratakan Ahok Namun Ahok Tak Setuju Gereja Pulomas Digusur PP Muhammadiyah Keluarkan Maklumat Awal Ramadhan dan Idul Fitri 2016 Pengamat

    Original URL path: http://www.onlineindo.tv/news/johan-budi-hanya-etalase-pencitraan-antikorupsi/ (2016-05-01)
    Open archived version from archive

  • Ngeri, Rezim Jokowi tak Ada Bedanya dengan Kompeni Belanda | Onlineindo News
    Terbaik Putra Dono Jadi Pembicara Nuklir di Jepang dan Amerika PWI Khawatir Dampak Kasus IM2 Matikan Internet Bayangkan Wartawan Tak Bisa Opini Index Home Berita Ngeri Rezim Jokowi tak Ada Bedanya dengan Kompeni Belanda Berita Nasional Ngeri Rezim Jokowi tak Ada Bedanya dengan Kompeni Belanda By admin March 11 2016 526 Share on Facebook Tweet on Twitter Politikus Partai Demokrat Muhammad H Thamrin memberikan kritikan keras kepada Rezim Joko Widodo Jokowi Ia mengatakan penguasa saat ini tidak ada bedanya dengan kompeni Belanda Rejim kerja Jokowi hy pintar mengutip pajak dan memperbanyak item yg bisa dipajaki Tak beda kelakuan dgn Kompeni ungkap Thamrin melalui akun Twitter monethamrin Thamrin mengatakan tidak perlu bergelar doktor mengeluarkan kebijakan yang membebankan rakyat dengan pajak Cara termudah negara utk mendapat penghasilan adalah memajaki warga Nggak usah pintar2 dan menjadi doktor ekonomi papar Thamrin Ia mengingatkan rakyat hanya bisa membayar pajak bila ada penghasilan Semoga negara tdk lupa pajak bisa dibayar kalau warga ada pekerjaan dan penghasilan Jika PHK byk bgmn bayar pajak ujar Thamrin Thamrin mengingatkan pajak yang dibayar warga negara bukan untuk subsidi Rio Haryanto yang berlaga di Formula 1 Semoga negara jg tdk lupa warga bayar pajak dgn kompensasi layanan publik yg baik oleh negara bkn dipakai subsidi F1 pungkas Thamrin Sumber Suara Nasional Bagaimana Menurut Anda comments SHARE Facebook Twitter tweet Previous article Hanya di Era Jokowi Utang Lion Air Ditanggung Rakyat Indonesia Next article Johan Budi Hanya Etalase Pencitraan Antikorupsi admin RELATED ARTICLES MORE FROM AUTHOR Mushola Pasar Ikan Digusur dan Diratakan Ahok Namun Ahok Tak Setuju Gereja Pulomas Digusur PP Muhammadiyah Keluarkan Maklumat Awal Ramadhan dan Idul Fitri 2016 Pengamat Sejak Kapan KPK Berubah Menjadi Komisi Pencari Niat Korupsi NO COMMENTS LEAVE A REPLY Cancel reply Recent Posts Mushola Pasar Ikan Digusur dan Diratakan Ahok Namun Ahok Tak Setuju Gereja Pulomas

    Original URL path: http://www.onlineindo.tv/news/ngeri-rezim-jokowi-tak-ada-bedanya-dengan-kompeni-belanda/ (2016-05-01)
    Open archived version from archive